Conquest Island idols, Vice Governor of Riau Encourage Citizens Against Home Ministe

Batam - Deputy Governor of Riau Islands Respationo Suryo said, the Interior Ministry to create instability in the relevant areas of the island setting Berhala in Jambi Province.
"If the decision not dimufakatkan like this, Kemendagri act creates instability," said Soeryo in Batam, on Sunday.
According to Deputy Governor, the decision as outlined in the candy No. 44/2011 was taken in haste. He said the decision without due deliberation, the public became restless. "This cause unrest in the community. Mendagri this action must be confronted," he said.
Kepri team, he said, have devised a variety of evidence to restore the island's white sandy beaches to the Riau Islands. The team set up a judicial or judicial review will be submitted to the Supreme Court.
In addition to preparing a variety of evidence, the team also designed a communication with the island community known for its pile of treasure. Deputy Governor with the team will travel to Linga Monday (24/10).
Separately, members of the House of Representatives of Riau Islands Provincial electoral district, Harry Azhar Azis, said the move sue Interior Minister supports. Harry suggested, the District Government Linga participate sued.
"Since the formation of UU Linga, Linga Island idols go," he said.
Previously, the Commission I assess the Riau Islands Provincial Minister of the Interior is not fair in deciding the status of ownership of the island of idols, and even more impressed by side with the government of Jambi Province.
Berhala Island Jambi is set to enter the territory under the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No. 44/2011 contrary to Law No. 31/2003 on the District Linga. Based on Law No. 31/2003, entered in the District Berhala Island Linga, Riau Islands Province. While in the explanation of the Law No. 25/2002 on the establishment of Riau Islands, Isle of idols not to enter the territory Government of Riau Islands

Read More

Pemerintahan SBY Dianggap Melokalisir Kasus Korupsi

JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dianggap melokalisir kasus-kasus korupsi. Cara tersebut diniliai telah menjadi tren dalam penanganan kasus korupsi saat ini.
Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Nudirman Munir dalam diskusi  oleh Lembaga Penegakan Hukum & Strategi Nasional (LPHSN) bertema SBY: Uang Negara Dirampok. Kenapa Tidak Diusut Secara Tuntas? di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (23/10/2011).
"Akhir-akhir ini banyak uang negara yang dirampok, yang akhirnya justru kasusnya terlokalisir di satu orang. Kalau kasus Gayus Tambunan ya Gayus aja, Susno ya di Susno saja, ga kemana-mana. Jadi ada model baru,  melokalisir kasus korupsi. Kalau mau merembet kepada orang atau perusahan lain, maka sudah diarahkan," imbuh Nudirman.
Nudirman mengatakan bila kasus korupsi ditangani serius maka masyarakat akan mengapresiasi kinerja SBY. Pasalnya, uang negara mencapai triliunan rupiah dapat diselamatkan.
"Sebetulnya akan kita dukung sepenuhnya, artinya kemauan dari SBY untuk memberantas perampok negara ini saya yakin rakyat akan sambut dengan puas. Tapi kalau sebenarnya dia keceplosan, saya nggak tahu," imbuhnya.
Nudirman mencontohkan bila penegak hukum mampu mengembangkan kasus Gayus Tambunan, maka banyak uang negara yang diselamatkan. Sayangnya, kata anggota DPR dari Partai Golkar itu, penegakan hukum hanya terlokalisir pada Gayus Tambunan.
"Kalau kasus Gayus dikembangkan di rombongan dia, itu ada 3 kelompok A,B dan C. Gayus di kelompok A. Satu kelompok ada 25 orang. Itu baru Gayus, nah yang 24 lainya kemana?," imbuhnya.
Ia mengatakan ibarat cakrawala indah bila kasus-kasus tersebut dapat dibuka kembali. Sebab, janji-janji SBY di awal periode kepemimpinannya dapat ditepati. Nudirman juga meminta agar pemerintahan SBY tidak tebang pilih dalam menangani perkara korupsi.
"Penegakan hukum tidak sebagaimana kita inginkan, tebang pilih, hanya sektor tertentu. Hanya terjadi di kelas teri, Rp50 juta, Rp100 juta, tidak ada milyaran, kalau ada hanya kebetulan dan sangat terbatas," tukasnya.

Read More

Pram: Issues reshuffle Arresting Time Too

JAKARTA - Vice Chairman of the House of Representatives, Pramono Anung said the reshuffle issue has long discourse and too time-consuming. Thus making public expectations become so big.

Therefore, he hopes this can be answered with the appointment of people who are credible. "Not because of the strength of attraction force concerning personal or political. But professionalism is put forward," he said, in the capitol, Jakarta, Thursday (13/10).

Even greater public expectations, especially after circulating a new deputy minister post. Pramono assess if it is being done, is not really significant. The reason is, it raises a new issue when ministers quarreled with the deputy minister.

He added, the remaining three years is too long to form a view of the people against the president. whether it will be remembered as a president who inherited something extraordinary for the nation. Or make a three-year equal to last year because too many political considerations.

"If that happens, then people will remember that different from Pak SBY. I personally expect the cabinet this time filled with people who can really, a good, workmanlike, the initiative has completed the issue," said Pram.

Moreover, he continued, this time to say actually a lot of problems that had accumulated. Luckily the momentum of the economy is good. Otherwise, this issue will certainly arise.

"Hope is the most important. Actually the momentum of our economy are still good, although the growth corrected about 6.5 percent. Hope to grow better takes courage and innovation skills of the ministers, especially the fields of economy ministers," PDI-P politicians is clear.

Another problem, he added, regarding the problems of corruption over the past two years is considered too frenetic, but did not give satisfactory results public.

Read More

Presiden SBy Berharap kabinetnya Solid

Jakarta: Ada yang menarik dalam pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/10). Hal itu adalah terkait menteri yang sering beradu argumen dengan menteri lain terkait kebijakan yang dikeluarkan.
Oleh karenanya Presiden berharap melalui perombakan atau reshuffle, maka fenomena adu argumen di antara para menteri tidak lagi terjadi. Lantaran hal tersebut dapat merusak kekompakan dan soliditas di pemerintahan saat ini.
"Di dalam kabinet, hubungan antar menteri juga harus solid dan baik. Tentu tidak sedap, dan para pimpinan partai politik pun menganggap tidak kena kalau ada statement di antara jajaran kabinet, menteri dan menteri yang lain bertolak belakang atau bertengkar di depan publik. Pernah sekali-sekali saya lihat memang terjadi. Meskipun sudah saya ingatkan," ucapnya saat berpidato kenegaraan di Puri Cikeas, Bogor.
Dengan demikian, atas dukungan dan dorongan para pimpinan partai politik untuk hal tersebut tidak lagi terjadi, maka Presiden berterima kasih. "Tapi terimakasih, saya menerima koreksi ini. Dan dari pimpinan partai politik berharap sebaiknya itu tidak terjadi dalam jajaran kabinet ini," pungkasnya.

Read More

Official Title Sultan Extended Year

JAKARTA - The government officially extended the tenure of Sri Sultan Hamengkubuwono X as the governor of the Special Region of Yogyakarta (DIY) for a year. Interior Ministry spokesman, Reydonnyzar Moenek said the President had issued Presidential Decree No. 55 / P Year 2011 Return on Term Extension of the governor and deputy governor of DIY.

 That way, says Reydonnyzar, Sri Sultan Hamengkubuwono X and Paku Alam IX KGPAA couples head into the DIY area until October 9, 2012. "The rule is effective October 9, 2011. Officially extended their posts a year, "said Reydonnyzar, Friday (7 / 10).

 President Yudhoyono decided to extend the term of office as Governor Sultan X Hamengkubowono DIY expires on October 9, 2011. This decision is a follow-up of the controversy about the idea of ​​holding elections in the Bill of Privileges DIY Yogyakarta.

 Should the term of office as Governor Sultan Hamengkubuwono X DIY extended for three years. But concerned enough to ask for just one year extension so that the House did not linger to discuss the bill Privileges Yogyakarta.

Read More

Reshuffle Kabinet: SBY-Boediono Bicara Empat Mata

Jakarta - Pimpinan Partai Politik belum diajak bicara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait perombakan kabinet sebelum pembicaraan Kepala Negara selesai dengan Wakil Presiden Boediono.

"Pimpinan parpol baru akan dilibatkan setelah Presiden memfinalisasi ini," ujar Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa saat dihubungi, Jumat (7/10/2011).

Daniel mengungkapkan bahwa diskusi antara Presiden SBY dengan Wakil Presiden Boediono belum selesai. "Kadang mereka bertemu, interaksi  terus dilakukan," tegas Daniel.

Menurut Daniel diskusi empat mata antara Presiden dengan Wakil Presiden Boediono tersebut sama sekali tidak melibatkan pihak lain. "Pada saatnya Presiden akan melibatkan pimpinan parpol. Sukses semua terkait dengan kredibilitas parpol pendukung," tandasnya.

Read More

ahead of the reshuffle, the Internal Mutual Democrats Nudge

JAKARTA - Politicians quirky Democratic Party openly propose Ruhut Sitompul Edhie Baskoro or Ibas serve as Chairman of the House Democratic Faction. Of course, if the statement is proven Ruhut, Jafar Hafsah displaced position.

Statement Ruhut then struck by a cadre of other Democrats. It is said, Jafar Hafsah, it could be one candidate is nominated to sit in the cabinet, as Minister of Agriculture.

The information collected Tribunnews.com, who tinkers scenario ahead of cabinet reshuffle will be done by the President that the Minister of Agriculture will be replaced when a minister heading the other PKS, Kemeninfo, Tifatul Sembiring, safe.

While the minister heading the other PKS, swap places. Social Services Minister Salim Segaf Aljufri be Mennakertans, swapping places with Muhaimin Iskandar. With notes, Muhaimin Iskandar was caught on legal issues.

Ruhut specifically to Tribunnews.com on Saturday (1/10/2011) later denied his own proposal, in order Ibas became Chairman of the House Democratic faction ahead of the reshuffle is not due to be performed.

"Absolutely not. The suggestion was that the spirit in the House there again because of internal meetings every Democrat in the House, which comes below 50 percent. Empty boss, when invited to get together," said Ruhut.

"If Ibas up Head faction, at least there is a new spirit. And this has nothing to do with a reshuffle plan, I do not want to go-go business that has become his authority," Ruhut asserted.

While other Democrats added internally, not daring to ensure certainty of who the new face of the cadre of Democrats who will sit in cabinet. He just make sure, the biggest opportunity that will be replaced is the MOC Fredy Numberi and Minister of Energy and Mineral Resources, Darwin Saleh Zahedi.

"The statement did not specifically Pak Ruhut associated cabinet reshuffle. It's a sad statement of concern he had a lot of Democrats in the House of internal meetings. But, if the speculation, so we'll see it before October 21. In internal Democrats, have increased tensinya," said one high-ranking Democrat warned again that his name be kept secret.

Read More

Banggar DPR RI Gelar Rapat di Bogor

Bogor - Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat di Wisma DPR RI, Desa Cikopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam.
Berdasarkan informasi di lapangan rapat yang diikuti anggota Badan Anggaran dan sejumlah instansi terkait seperti BP Migas, PLN, Pertamina dan Pertanahan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng.

Dari 41 anggota Banggar, hanya 18 orang yang hadir diantaranya Mirwan Amir, Wakil Ketua Partai Demokrat, Olly Dondokambey Wakil Ketua dari PDI Perjuangan, Tamsil Linrung Wakil Ketua dari PKS, dan Agun Gunanjar Sudarsa, anggota dari Partai Gerindra.

Ketua Banggar, Melchias mengatakan rapat ini merupakan rapat Banggar yang membahas seluruh agenda Banggar.
"Ini rapat kita sebagai badan anggaran. Apa yang kita bahas sesuai agenda rapat, seluruh Banggar baik makro maupun mikro," katanya saat ditemui sebelum rapat dimulai.
Melchias mengatakan, tidak benar pemberitaan media tentang rapat Banggar dan dialih-alihkan.
"Itu hanya isu media saja yang memelintir informasi yang ada. Banggar tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Ini kita rapat biasa," kata Melchias.
Rapat dimulai sekitar Jumat malam pukul 20.45 WIB, dan akan berlangsung selama lima hari, yakni hingga Rabu (5/10).

Read More

Sign Gerindra Cabinet, Prabowo Supporting Blurred All

JAKARTA - the aging politician who now serves as one member of the Board of Trustees Gerindra, Permadi hope Gerindra not put its cadres, entered the ranks of the cabinet plan related to the President who will conduct an evaluation of his ministers. Permadi explained, until now there has been no meeting let alone a formal offer is presented the court to the party.

"If Gerindra, there are cadres who entered the cabinet, and loss. Prabowo many supporters who had fled. So, it's better just Gerindra opposition against the government's popularity is diminishing," said Permadi to the stands on Saturday (09/24/2011).

Permadi admitted, has been providing advice directly to Prabowo Subianto, better haed to head just with this administration. Moreover, based on survey results that showed a decline in popularity more and the government of SBY-Boediono, Permadi believe, this administration will 'fall' in the middle of the road, not until 2014.

"Until now, to my knowledge there was no offer of any kind, I hope not because I was never invited to meetings. I also told Prabowo, you better head to head only with the government. He says, will be sealed first," Permadi explained.

According to him, if any reshuffle will be done, it is believed will not affect anything if the president did not dare remove his ministers are troubled, and thought to be related to the case law that is now handled by the KPK.

"Especially if canceled up to reshuffle cabinet SBY, the sagging popularity. SBY should learn from previous presidents, from Sukarno to Gus Dur, down in a way that is not good. Only a president Megawati was forced down, he lost again elected as president democratically, "Permadi insisted.

Read More

Taufik Kiemas: PDI-P Want to reshuffle Affairs Not Or Not

JAKARTA - Chairman of the Assembly Taufik Kiemas continue to believe, nothing will happen that will be a cabinet reshuffle by President SBY. Soekartnoputri Megawati's husband was later suggested that there are political parties supporting the government who dare to express, its cadres dikabinet not competent as a minister.

"As president, what do not want to do a reshuffle," he said with a smile when it was determined whether the PDI-P wooed back to putting its cadres in the cabinet of the government of SBY-Boediono.

After attending a memorial service for deceased Sutjipto in Building MPR / DPR, on Tuesday (20/09/2011), Taufik Kiemas again suggested to the agency survey, the Indonesian Survey Circle (LSI) to anyone willing to do a survey of presidential candidate successor of President SBY. He then asserted, not associated with the reshuffle, he often communicated with President Yudhoyono.

"PDI-P had no business going reshuffle guns or not. Right now, if there's reshuffle, there is no coalition of political parties who requested the minister to be replaced, he dared to guns. If guns are brave, yes leave president, just wait (so at least reshuffle)," quipped Taufik Kiemas.

"In my opinion, its performance (the ministers) all good, no one is ugly. Oil did not go up, everything is there, wrong, wrong homecoming. Berkinerjanya There's nothing bad," he said.

Read More

Add One Secretary chairs Golkar

JAKARTA - If true President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) to reshuffle the cabinet, Golkar Party will reap the benefits. It was a logical consequence because the Democrats need a strong partner in parliament, because there are parties who would lose quota ministers in the cabinet. "Golkar will be an additional quota of ministers," said political analyst Boni Hargens Universitas Indonesia in Jakarta, Tuesday (20 / 9).

Boni explained, replacing the minister was the prerogative of the President. Even so, it suggests two indicators that should be considered, first minister of the quality of competence is concerned. And the second issue of integrity, because it's very important issues related to public perception of the government of SBY.

Boni said some ministers are morally problematic, with their appearance in some cases. For example, the Minister of Public Housing Suharso Monoarfa who stumble about abuse against women or first wife. It also asks people to see the quality of the Minister of Communications and informati Tifatul Sembiring, Coordinating Minister for People's Welfare Agung Laksono, who pekerjannya considered to be unclear.

Not to mention the State Owned Enterprises Minister Mustafa Abubakar, who is not capable of managing state assets, and the Minister of Religious Affairs Ali Suryadharma incompetent care of pilgrims anggara game, as well as Youth and Sports Minister Andi Alfian Mallarangeng with bribery case development Pensions SEA Games Athletes Palembang.

"If the president's cabinet remodel, it is necessary to give the new rules, giving new clues to be able to enforce clean government," please Boni.

Read More

Statement of Attorney Sanggah Manufandu Nazaruddin

Jakarta - Former Indonesian ambassador to Colombia Michael Manufandu refute Muhammad's attorney Nazaruddin statement relating to the alleged ethical violation in the seizure of evidence that the Democratic Party's treasurer.

"The main reason the bag is not opened in front Nazaruddin since that time he was in custody," said Michael Manufandu, in building the Corruption Eradication Commission, Jakarta, Monday (19 / 9).

Manufandu said the law there is a law of Colombia, and Nazaruddin was not allowed to leave the prison without permission from the Colombian authorities.
"Regulation in Colombia, people who want to see Nazaruddin must request permission from the attorney general, so I also have to comply with applicable regulations there," added Manufandu.

"What I see in Nazaruddin bag is the bag that is also accepted by the KPK," he said. According to him, he was in charge of the goods owned by Nazaruddin to avoid losing them.
He said, flasdisk that is in the bag Nazaruddin only one fruit and not as mentioned power law Nazaruddin. In addition, in the bag contains four of mobile phones, money in the form of U.S. dollars, and watches.

"I do not eliminate the" flash "and the digital disc (CD), the goods teresebut only not in the bag, there is only one flash," he said.

Manufandu also said that he did not know the contents of the "flash" that is it.
He added that he did open the bag but was witnessed by 25 people at the embassy.
"There are 25 people in the embassy, ​​home staff of five people, local staff of eleven people, and a team of twelve people from Jakarta," he said.
Previously, members of the legal counsel Nazaruddin, Afrian Bondjol, confiscation of evidence must be in accordance with article 129 of Law Book Criminal Code (Criminal Code) which mentions the seizure of evidence should be opened in front of the owner of the evidence.

In the process of seizure of the evidence must also be accompanied by Interrogation (BAP) and the BAP shall be submitted to the concerned, lawyers or family, witnessed by two witnesses, plus Afrian.

Read More

Wa Ode Ask the Leader Open House Suspicious Account Owner Identity

JAKARTA - Vice Chairman of the House of Representatives, Pramono Anung, reminded that he never mentions the names of members Banggar called INTRAC has a suspicious banking transactions.

Pramono also supports PPATK to check all accounts held by lawmakers, including House leaders. "All public officials would not want to be prepared in order to accounts opened, anyone, including the House leadership. If you want to open, yes monggo," said Pram at Parliament House on Monday (19 / 9).

Pram sure the best way to reduce abuse of authority by public officials and the game is to tracing all his wealth. House leaders, he added, would soon submit the results of INTRAC report found 21 suspicious transactions belong to one member of the Honorary Banggar Parliament to (BK).

  The delivery is done because BK is the first to ask House leaders to plead with PPATK to check the account number of House members on the reports public. "That was asked by BK is not just one name, there are many. But there is a new (suspicious transactions), there is a new one," said Pram.

Meanwhile, members of the faction Banggar PAN, Wa Ode, asking House leaders to open the identity of account holders who had 21 suspicious transactions. "Call namalah, so that no lie between us," said Wa Ode reporters when met.

Wa Ode to feel uneasy because the notice half-way towards making the public perception about him. As a member Banggar who never reported the existence of mafia budget, Wa Ode to see the House leadership statements, including by Priyo Budi Santoso, intentionally directed at him.

"The signs were already a lot, first he said the members are problematic Banggar to BK. So please check, who is a member Banggar being processed in the BK!" Wa Ode said.

Read More

Anas Urbaningrum: Century Political Process Completed

Jombang - Democratic Party Chairman Anas Urbaningrum claimed not to know the related discourse scrolling Rights Stating Opinions (HMP), concerned with Century Bank.

According to Anas, the issue of Century Bank has been completed at the level of parliament and was to proceed on the Corruption Eradication Commission (KPK).

"I do not know about it (HMP-ed). Is that the attitude of the party or not. What is clear already selesei Century issues in the House," said Anas, who was met on the sidelines of the Pondok Pesantren Tebuireng kujungannya, Cukir Village, District Diwek, Jombang , Saturday (09/03/2011).

He invites all parties to trust the process in the Commission to reach the realm of law. "The political process is finished," said Anas.

While related to the assessment that the Commission was slow in the case menyeleseikan Century, Anas said that assessment is still their right hand and could not be blamed.

Democrats remain adamant to submit this case to the KPK Century Bank. Asked whether Democrats will support the HMP, the former Chairman of PB HMI is answered diplomatically. "The right of his course we do not know, true or not. What is clear is let the process run in the KPK," said Anas.

Previously, members of the Supervisory Team (Timwas) Bambang Soesatyo Century Bank proposes the use of Rights Stating Opinions (HMP) in handling cases of politically Century.

It was triggered there is confusion and there is the smell of power through legal pengak obscure case. Century Ketidakjelasaan it makes the case more obscure end of the hilt. In fact, last year through the House of Representatives plenary session of the alleged violation was decided in the bailout policy Rp6, 7 Triliiun.

"If there is no clarity in the handling of law, the case must Century be solved back through political mechanisms, namely by using HMP. Given the requirements in that direction has been made ​​easier by the Court," Bambang said at the time.

Read More

SBY Threatened 'Lost' from Indonesia Political System

Jakarta, Yudhoyono should give signals to the apparatus in the Police, Prosecution and the Judiciary to the legal process runs perfectly. The arrest of former General Treasurer Democrat Muhammad Nazaruddin in Colombia is the moment for President Susilo Bambang Yudhoyono, who is also Chairman of the Advisory Board of the Democratic Party to stand firm. When SBY attitude remains as it is now, then get ready to lose relevance of Indonesia's political system.

The statement noted Indonesianists Jeffrey Winters of Northwestern University after a discussion titled 'Court Hosni Mubarak: Lessons for Indonesia' at Home 2.0 Changes in Jakarta, Tuesday (9 / 8).

"Not I said Yudhoyono would fall but most likely lose the relevance of the political system of Indonesia," Winters said.

Assertion is Winters is giving signals to the apparatus in the Police, Prosecution and the Judiciary to the legal process runs perfectly, without a hitch and was held in a transparent manner.

"Like the others, Nazaruddin right to be presumed innocent before proven. Signal from the President is important because there is not to process or special handling process because Nazaruddin former Democratic Party treasurer," he said.

President SBY should also be clear that there is no tolerance for corruption. Should be zero tolerance. "It's that SBY will remain relevant until three years into the future," said Jeffry very fluent Indonesian.

Read More